sumowarna.id – Dalam beberapa tahun terakhir, isu keluarga perkotaan semakin menjadi perhatian utama bagi berbagai kalangan, termasuk organisasi-organisasi besar di Indonesia. Salah satunya adalah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang akan menggelar kongres dengan agenda penting: membahas masalah-masalah yang mengancam kesejahteraan keluarga perkotaan. Isu seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) hingga permasalahan sosial lainnya, seperti “judol” (pernikahan siri atau menikah tanpa catatan resmi), menjadi sorotan utama yang perlu segera ditangani. Melalui kongres ini, PBNU berharap dapat menemukan solusi yang komprehensif untuk mendukung keluarga perkotaan.
KDRT: Masalah Keluarga yang Perlu Penanganan Serius
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah salah satu masalah serius yang kerap terjadi dalam keluarga perkotaan. Terlepas dari perkembangan zaman yang semakin modern, masalah ini tetap menjadi ancaman yang merusak hubungan dalam keluarga. PBNU melalui kongres ini berencana untuk membahas akar permasalahan KDRT serta langkah-langkah pencegahan yang perlu diterapkan di masyarakat.
KDRT tidak hanya berdampak pada korban secara fisik, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis anggota keluarga, terutama anak-anak. Oleh karena itu, PBNU berencana untuk menggali lebih dalam tentang peran pendidikan, penyuluhan hukum, dan kesadaran masyarakat dalam mencegah dan menangani kasus-kasus KDRT di perkotaan.
Dengan menggunakan pendekatan yang lebih berbasis pada nilai-nilai agama dan sosial, PBNU berharap dapat memberikan panduan yang lebih jelas bagi masyarakat dalam menyelesaikan masalah KDRT tanpa menambah luka bagi korban. Selain itu, pembentukan sistem pendampingan dan pemulihan bagi korban KDRT juga menjadi bagian penting dari diskusi yang akan dibahas dalam kongres.
“Judol”: Isu Pernikahan Tidak Terdaftar yang Menjadi Sorotan
Selain KDRT, masalah sosial lainnya yang akan dibahas dalam kongres PBNU adalah fenomena pernikahan yang tidak tercatat secara sah atau yang lebih dikenal dengan istilah “judol”. Pernikahan siri atau tidak tercatat resmi ini telah menjadi masalah sosial yang berkembang di masyarakat perkotaan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman tentang pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi, serta pengaruh norma agama dan budaya yang berbeda-beda.
Dalam kongres ini, PBNU akan mencoba untuk mencari solusi terhadap permasalahan pernikahan tidak sah ini, baik dari perspektif agama, hukum, maupun sosial. Diskusi akan difokuskan pada pentingnya edukasi mengenai pencatatan pernikahan resmi, serta dampak buruk yang bisa timbul dari pernikahan siri, seperti hak-hak yang tidak terlindungi secara hukum dan kesulitan yang dialami oleh anak-anak dari pasangan tersebut.
Melalui kongres ini, PBNU berharap dapat menyampaikan pesan penting kepada masyarakat bahwa pernikahan yang sah secara hukum bukan hanya memberikan perlindungan bagi pasangan suami istri, tetapi juga memberikan jaminan hak yang jelas bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.
Dampak Sosial Keluarga Perkotaan yang Memerlukan Solusi Kolektif
Tidak hanya masalah KDRT dan pernikahan siri, PBNU juga akan membahas isu-isu lain yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga perkotaan, seperti kemiskinan, perceraian, hingga pengaruh teknologi terhadap pola asuh anak. Perubahan zaman yang begitu cepat, ditambah dengan tuntutan hidup di kota besar, seringkali membuat keluarga perkotaan menghadapi tantangan yang lebih kompleks.
Keluarga-keluarga perkotaan seringkali terjebak dalam kesibukan pekerjaan, tekanan ekonomi, dan kurangnya waktu untuk berinteraksi satu sama lain. Kondisi ini dapat menurunkan kualitas hubungan dalam keluarga, yang pada akhirnya mempengaruhi kesehatan mental dan emosional setiap anggota keluarga. Oleh karena itu, PBNU akan menyoroti pentingnya memperkuat nilai-nilai keluarga melalui pendidikan agama, budaya, dan sosial yang lebih mendalam.
Selain itu, PBNU juga akan membahas tentang peran pemerintah dan lembaga sosial dalam memberikan dukungan bagi keluarga-keluarga yang membutuhkan. Tidak hanya mengandalkan individu atau keluarga itu sendiri, tetapi masyarakat dan pemerintah juga perlu berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan keluarga.
Tujuan Kongres PBNU: Mencari Solusi yang Terintegrasi
Kongres PBNU yang akan datang ini diharapkan menjadi wadah yang menghasilkan rekomendasi konkret untuk mengatasi masalah-masalah keluarga perkotaan. Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk pemerintah, lembaga sosial, dan tokoh agama, PBNU berusaha untuk merumuskan solusi yang terintegrasi, yang tidak hanya berbasis pada kebijakan, tetapi juga pada perubahan pola pikir masyarakat.
Pentingnya pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan akan dibahas dalam kongres ini, agar masalah-masalah keluarga perkotaan dapat diatasi secara komprehensif dan berkesinambungan. PBNU berharap bahwa melalui kolaborasi yang baik antara semua pihak, keluarga perkotaan dapat menghadapi tantangan zaman dengan lebih baik dan lebih harmonis.
Kesimpulan
Kongres yang akan digelar oleh PBNU merupakan langkah besar dalam mengatasi berbagai permasalahan keluarga perkotaan di Indonesia. Isu KDRT, pernikahan tidak tercatat, serta tantangan sosial lainnya memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Dengan adanya diskusi terbuka dan rekomendasi dari kongres ini, diharapkan keluarga perkotaan dapat mendapatkan perlindungan yang lebih baik, serta membangun kembali fondasi keluarga yang lebih sehat dan harmonis.
Melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi seperti PBNU, Indonesia dapat bergerak maju untuk menciptakan keluarga yang sejahtera dan berdaya, menghadapi tantangan zaman dengan penuh optimisme dan kekuatan.
