sumowarna.id – Terungkapnya praktik pemerasan terhadap warga negara (WN) China di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) menggemparkan publik. Sebanyak 44 kasus dilaporkan, yang membuat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bertindak cepat dengan mencopot pejabat imigrasi yang terlibat. Kasus ini menjadi sorotan karena mencoreng citra Indonesia di mata dunia.
Modus Pemerasan yang Terorganisir
Oknum petugas imigrasi diduga meminta sejumlah uang kepada WN China dengan dalih mempercepat proses pemeriksaan keimigrasian. Jika menolak membayar, mereka dihambat masuk ke Indonesia atau bahkan dipulangkan secara paksa. Beberapa korban melaporkan bahwa pemerasan ini dilakukan secara sistematis dan telah berlangsung lama.
Laporan dari berbagai sumber menyebutkan bahwa tarif pungli bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah, tergantung situasi dan “kemampuan” korban. Praktik ini menjadi rahasia umum di lingkungan bandara, hingga akhirnya terbongkar setelah sejumlah korban melapor.
Tindakan Tegas Kemenkumham
Sebagai respons terhadap skandal ini, Kemenkumham mencopot pejabat imigrasi yang dianggap bertanggung jawab. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, menegaskan bahwa pihaknya akan mengusut kasus ini hingga tuntas. Ia memastikan semua pihak yang terlibat akan diberikan sanksi tegas agar kejadian serupa tidak terulang.
Langkah ini juga diambil untuk membersihkan citra keimigrasian Indonesia, yang sempat tercoreng akibat praktik ilegal ini. Dengan tindakan tegas, pemerintah ingin menunjukkan komitmennya dalam memberantas penyalahgunaan wewenang di sektor imigrasi.
Dampak bagi Indonesia
Terungkapnya kasus pemerasan ini dapat berdampak buruk bagi hubungan diplomatik Indonesia dengan negara lain, terutama China. Kepercayaan wisatawan dan investor asing juga bisa terganggu jika tidak ada perbaikan yang nyata.
Sektor pariwisata dan ekonomi bisa terdampak, mengingat Indonesia sedang berupaya menarik lebih banyak wisatawan asing serta investasi dari luar negeri. Jika citra Indonesia semakin memburuk, bukan tidak mungkin jumlah kunjungan wisatawan dan investasi akan menurun drastis.
Langkah Perbaikan dan Pencegahan
Untuk menghindari kejadian serupa di masa depan, pemerintah berencana meningkatkan sistem pengawasan di bandara. Beberapa langkah konkret yang akan dilakukan meliputi:
- Peningkatan jumlah CCTV di area pemeriksaan imigrasi.
- Pengawasan lebih ketat terhadap petugas, termasuk evaluasi berkala terhadap kinerja mereka.
- Penerapan sistem pemeriksaan berbasis digital untuk mengurangi interaksi langsung yang dapat disalahgunakan.
- Sosialisasi kepada wisatawan asing tentang prosedur keimigrasian yang benar agar mereka lebih waspada terhadap potensi pemerasan.
Selain itu, masyarakat dan wisatawan diimbau untuk segera melaporkan jika mengalami pemerasan atau pungli di lingkungan imigrasi. Transparansi dan keterlibatan publik sangat penting dalam memastikan sistem keimigrasian yang lebih bersih dan profesional.
Kesimpulan
Kasus pemerasan di Bandara Soetta menyoroti adanya penyalahgunaan wewenang dalam sistem keimigrasian Indonesia. Pemerintah telah mengambil langkah tegas dengan mencopot pejabat terkait dan berjanji mengusut kasus ini hingga tuntas. Namun, upaya reformasi dan pengawasan yang lebih ketat masih sangat dibutuhkan untuk memastikan kejadian serupa tidak terjadi lagi dan kepercayaan publik dapat dipulihkan.
