sumowarna.id – Dugaan kasus korupsi dalam pengadaan alat pelindung diri (APD) Covid-19 kembali mencuat. Seorang mantan pejabat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan seorang pengusaha didakwa telah melakukan praktik korupsi yang merugikan negara hingga Rp 319 miliar.
Modus Penggelembungan Harga APD
Jaksa penuntut umum mengungkap bahwa para terdakwa bekerja sama untuk menaikkan harga APD yang dibeli oleh pemerintah selama pandemi Covid-19. Pengadaan tersebut dilakukan dengan cara menunjuk perusahaan tertentu yang memberikan harga jauh lebih tinggi dibanding harga pasar.
Selain penggelembungan harga, terdapat dugaan manipulasi tender sehingga hanya perusahaan tertentu yang dapat memenangkan proyek tersebut. Akibatnya, kualitas dan kuantitas APD yang didapatkan tidak sesuai dengan anggaran yang telah dikeluarkan oleh negara.
Kerugian Negara dan Dampaknya
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat bahwa akibat tindakan korupsi ini, negara mengalami kerugian hingga Rp 319 miliar. Dana yang seharusnya digunakan untuk membeli lebih banyak APD demi melindungi tenaga kesehatan justru dikorupsi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Kasus ini juga berpengaruh besar terhadap penanganan pandemi di Indonesia, di mana banyak tenaga medis harus bekerja dengan perlengkapan yang terbatas. Praktik ini dinilai sangat tidak manusiawi karena terjadi di tengah situasi darurat kesehatan.
Ancaman Hukuman bagi Para Terdakwa
Para terdakwa dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi yang memiliki ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Selain hukuman badan, mereka juga diharuskan membayar denda dan mengembalikan kerugian negara.
Jaksa penuntut juga meminta agar aset yang diperoleh dari hasil korupsi ini disita oleh negara sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindak kejahatan yang dilakukan.
Tanggapan Publik dan Pemerintah
Kasus ini mendapat reaksi keras dari masyarakat yang menganggap korupsi di tengah pandemi sebagai tindakan yang sangat tidak bermoral. Publik menuntut agar proses hukum dilakukan secara transparan dan para pelaku diberikan hukuman seberat-beratnya.
Sementara itu, Kementerian Kesehatan menyatakan akan memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa agar lebih transparan dan akuntabel. Pemerintah juga berjanji untuk memperketat pengawasan terhadap pengadaan alat kesehatan di masa mendatang agar kejadian serupa tidak terulang.
