sumowarna.id – Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, kembali menyoroti praktik korupsi yang terjadi di Pertamina. Menurutnya, meskipun terjadi pergantian kepemimpinan, pola korupsi tetap sama, hanya pelakunya yang berbeda. Ia menegaskan bahwa tanpa reformasi menyeluruh, praktik korupsi di Pertamina akan terus berulang dan merugikan negara.
Korupsi di Pertamina, Masalah yang Tak Pernah Selesai
Korupsi di Pertamina bukanlah fenomena baru. Dalam berbagai kasus yang terungkap, modus yang digunakan cenderung berulang, seperti penggelembungan harga dalam proyek pengadaan, manipulasi distribusi bahan bakar, hingga pengaturan proyek yang melibatkan pejabat tinggi dan kelompok tertentu.
Beberapa kasus besar yang pernah terjadi menunjukkan bahwa ada pola yang terus dipertahankan. Para pemain dalam praktik korupsi mungkin berganti, tetapi celah yang sama tetap dimanfaatkan. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem di dalam Pertamina masih membuka peluang bagi praktik koruptif untuk terus berlangsung.
Polanya Sama, Hanya Pelakunya yang Berbeda
Menurut Sudirman Said, ada beberapa modus yang sering digunakan dalam kasus korupsi di Pertamina, antara lain:
- Mark-up pengadaan barang dan jasa – Harga dinaikkan jauh di atas harga pasar untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.
- Pengaturan tender proyek – Proyek besar sering kali diberikan kepada perusahaan tertentu tanpa proses yang transparan.
- Monopoli distribusi bahan bakar – Beberapa pihak dengan koneksi politik mendapatkan keuntungan besar dari sistem distribusi BBM yang tidak adil.
- Penyuapan pejabat terkait kebijakan energi – Keputusan yang menguntungkan pihak tertentu sering kali diambil dengan imbalan tertentu.
Meskipun beberapa kasus korupsi telah diungkap, hal ini tidak menghentikan praktik serupa terjadi di masa mendatang.
Perlu Reformasi Tata Kelola di Pertamina
Untuk menghentikan siklus korupsi ini, Sudirman Said menekankan perlunya reformasi mendalam dalam tata kelola Pertamina. Beberapa langkah yang perlu dilakukan meliputi:
- Peningkatan transparansi dalam pengadaan proyek – Semua transaksi harus dilakukan secara terbuka dan diawasi oleh publik.
- Penguatan lembaga pengawas internal dan eksternal – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu diberikan kewenangan lebih besar untuk mengaudit Pertamina.
- Digitalisasi sistem keuangan dan pengadaan – Dengan sistem digital, peluang manipulasi data dan keuangan dapat diminimalkan.
- Penerapan sanksi tegas bagi pelaku korupsi – Tidak hanya bagi pelaku utama, tetapi juga bagi pejabat yang membiarkan praktik ini terjadi.
Harapan Publik untuk Perubahan
Kasus korupsi di Pertamina menjadi perhatian masyarakat, terutama karena berkaitan langsung dengan harga energi yang berdampak pada kehidupan sehari-hari. Publik berharap adanya tindakan nyata dari pemerintah untuk memperbaiki tata kelola Pertamina dan menindak tegas para pelaku korupsi.
Jika reformasi tata kelola tidak segera dilakukan, bukan tidak mungkin skandal serupa akan terus terjadi. Oleh karena itu, pemerintah dan aparat penegak hukum harus memastikan bahwa Pertamina dikelola secara transparan, akuntabel, dan bebas dari kepentingan kelompok tertentu.
