sumowarna.id – Amerika Serikat tengah mengkaji kemungkinan pelonggaran sanksi terhadap Rusia di tengah dinamika politik global yang terus berkembang. Langkah ini muncul setelah mantan Presiden AS, Donald Trump, secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap perbaikan hubungan antara Washington dan Moskow. Jika kebijakan ini benar-benar diubah, dampaknya akan terasa tidak hanya bagi AS dan Rusia, tetapi juga bagi keseimbangan geopolitik dunia.
Efektivitas Sanksi terhadap Rusia Dipertanyakan
Sejak Rusia menginvasi Ukraina pada tahun 2022, AS dan negara-negara Barat menerapkan berbagai sanksi ekonomi yang bertujuan untuk melemahkan ekonomi Moskow. Pembatasan tersebut meliputi pemutusan akses Rusia terhadap sistem keuangan internasional, larangan perdagangan, serta pembekuan aset pejabat dan perusahaan Rusia.
Namun, seiring berjalannya waktu, efektivitas sanksi ini mulai dipertanyakan. Rusia tetap mampu menjaga stabilitas ekonomi dengan dukungan dari negara-negara mitra seperti Tiongkok, India, dan beberapa negara Asia lainnya. Bahkan, Moskow masih mendapatkan pemasukan besar dari ekspor energi, terutama minyak dan gas.
Situasi ini menimbulkan dilema bagi Washington. Di satu sisi, mempertahankan sanksi berarti terus memberikan tekanan kepada Rusia, tetapi di sisi lain, dampaknya juga berimbas pada perekonomian global, termasuk di negara-negara sekutu AS sendiri.
Trump dan Sikapnya terhadap Rusia
Donald Trump, yang berencana kembali mencalonkan diri dalam pemilihan presiden 2024, menyampaikan bahwa hubungan AS dengan Rusia seharusnya tidak terus-menerus dipenuhi ketegangan. Ia berpendapat bahwa alih-alih menerapkan sanksi berkepanjangan, AS sebaiknya mencari jalan diplomasi yang lebih menguntungkan bagi kedua negara.
Menurut Trump, sanksi terhadap Rusia tidak hanya merugikan Moskow, tetapi juga memperburuk perekonomian dunia, terutama dalam sektor energi. Ia menilai bahwa dengan menjalin hubungan lebih baik dengan Rusia, AS bisa mendapatkan keuntungan strategis dalam bidang perdagangan dan keamanan global.
Jika Trump kembali berkuasa, ada kemungkinan kebijakan luar negeri AS akan lebih lunak terhadap Rusia. Ini bisa berarti pencabutan sebagian sanksi atau setidaknya pelonggaran kebijakan yang selama ini membatasi hubungan ekonomi kedua negara.
Dampak Jika Sanksi Dilonggarkan
Jika AS benar-benar melonggarkan sanksi terhadap Rusia, dampaknya akan dirasakan secara luas. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah energi. Sejak sanksi diberlakukan, harga minyak dan gas dunia mengalami kenaikan. Jika pembatasan terhadap Rusia dicabut atau dikurangi, pasokan energi global bisa kembali stabil, yang pada akhirnya menurunkan harga energi di berbagai negara.
Namun, di sisi lain, pelonggaran sanksi bisa memicu ketegangan baru dengan sekutu-sekutu AS di Eropa dan Ukraina. Negara-negara seperti Jerman, Prancis, dan Inggris selama ini mendukung sanksi terhadap Rusia sebagai bentuk tekanan terhadap kebijakan agresif Moskow. Jika AS tiba-tiba melunak, ada kemungkinan bahwa solidaritas Barat terhadap Ukraina akan melemah.
Ukraina sendiri tentu akan merasa dirugikan jika sanksi terhadap Rusia dikurangi. Tanpa tekanan ekonomi yang besar, Rusia bisa lebih leluasa dalam mempertahankan posisinya di medan perang dan memperpanjang konflik.
Bagaimana Sikap Pemerintahan Biden?
Pemerintahan Joe Biden saat ini masih berhati-hati dalam menentukan langkah selanjutnya terkait Rusia. Meskipun ada pertimbangan untuk mengevaluasi kembali sanksi, Biden tidak ingin mengambil keputusan yang dapat melemahkan posisi AS di mata sekutu-sekutunya.
Keputusan yang diambil Washington dalam beberapa bulan ke depan akan sangat berpengaruh terhadap stabilitas global. Jika AS memilih untuk melunak terhadap Rusia, ini bisa menjadi awal dari perubahan besar dalam kebijakan luar negeri mereka. Namun, jika sanksi tetap diberlakukan, maka ketegangan dengan Rusia akan terus berlanjut, yang berpotensi memicu eskalasi konflik lebih jauh.
Dunia kini menunggu bagaimana AS akan mengelola hubungan dengan Rusia dan apakah pendekatan diplomasi atau tekanan ekonomi yang akan lebih dominan dalam kebijakan luar negeri mereka ke depan.
