Sumowarna.id – Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan komitmennya untuk menciptakan pemerintahan yang lebih modern dan dekat dengan rakyat. Dalam sebuah arahan tegas, Prabowo meminta para menteri dan pejabat tinggi untuk menghilangkan sikap protokoler yang berlebihan dan meninggalkan budaya feodalisme yang selama ini melekat di birokrasi. Ia menekankan pentingnya gaya kepemimpinan yang lebih egaliter, yang menempatkan rakyat sebagai prioritas utama tanpa dibatasi oleh protokol yang terlalu formal atau seremonial.
Arahan Prabowo ini muncul sebagai bagian dari visinya untuk membentuk pemerintahan yang lebih tanggap, efisien, dan mengutamakan hasil. Bagi Prabowo, perubahan budaya kerja di dalam pemerintahan menjadi langkah penting dalam upaya membangun hubungan yang lebih dekat antara pemimpin dan masyarakat. Dengan mengurangi formalitas berlebihan, ia berharap bahwa para pejabat dapat lebih mudah merespon kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat.
Membangun Budaya Pemerintahan yang Sederhana dan Responsif
Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa saat ini adalah waktu bagi pemerintah untuk fokus pada hasil kerja nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia menginstruksikan para menteri untuk lebih fokus pada penyelesaian masalah dan pencapaian target-target nasional, tanpa terjebak dalam kegiatan protokoler yang sering kali tidak memberikan dampak signifikan. Menurutnya, pemerintahan yang efektif harus mampu bergerak cepat tanpa dibatasi oleh ritual yang terlalu formal.
Prabowo juga mencontohkan beberapa negara maju yang mampu menjalankan pemerintahan dengan gaya yang lebih sederhana, namun tetap efektif. Dalam pernyataannya, Prabowo mengungkapkan bahwa menghilangkan tradisi feodalisme di birokrasi akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih dinamis dan terbuka. “Kita tidak bisa lagi terjebak dalam kebiasaan yang membuat pemerintah terkesan jauh dari rakyat,” ujarnya. Ia juga menyampaikan bahwa sikap protokoler yang berlebihan justru dapat menghambat komunikasi yang efektif antara pemerintah dan rakyat.
Menghilangkan Tradisi Feodal dalam Pemerintahan
Selain mengurangi sikap protokoler, Prabowo juga menekankan pentingnya menghilangkan budaya feodalisme yang selama ini sering terjadi di lingkungan pemerintahan. Feodalisme dalam konteks pemerintahan biasanya terlihat dari sikap pejabat yang menempatkan dirinya lebih tinggi dari masyarakat, serta adanya kebiasaan yang membuat pejabat terlihat eksklusif. Prabowo menilai bahwa pola pikir feodal ini tidak lagi relevan dalam era pemerintahan yang mengutamakan keterbukaan dan keterjangkauan.
Prabowo berharap agar setiap pejabat memiliki sikap yang lebih terbuka dan inklusif terhadap semua lapisan masyarakat. Ia menekankan bahwa pejabat publik seharusnya menjadi pelayan masyarakat, bukan sosok yang sulit dijangkau. “Kita harus memastikan bahwa setiap masyarakat merasa didengar dan dilayani, tanpa adanya batasan yang bersifat eksklusif,” tambahnya. Dengan pendekatan ini, Prabowo berharap dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Langkah Menuju Pemerintahan yang Egaliter
Arahan Prabowo ini disambut baik oleh sejumlah menteri yang menganggapnya sebagai langkah progresif menuju pemerintahan yang lebih inklusif. Dengan meninggalkan gaya kepemimpinan yang terlalu protokoler, pejabat dapat lebih fokus pada tugas utama mereka, yaitu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Menurut beberapa pejabat, kebijakan ini juga akan membantu memotong jalur birokrasi yang selama ini seringkali memperlambat proses pengambilan keputusan.
Prabowo menekankan bahwa pemerintahannya bertujuan menciptakan sebuah tatanan yang lebih egaliter, di mana pejabat tidak lagi terpisah jauh dari rakyatnya. Dengan mengurangi sikap protokoler yang berlebihan, Prabowo berharap setiap pejabat memiliki akses langsung kepada masyarakat, tanpa harus melalui prosedur yang berbelit-belit. “Kita butuh pejabat yang bisa langsung turun ke lapangan, mendengarkan aspirasi rakyat, dan cepat dalam mengambil keputusan yang berdampak positif bagi mereka,” tegas Prabowo.
Membangun Kembali Kepercayaan Publik
Langkah Prabowo ini tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki kinerja pemerintahan, tetapi juga untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap pemerintah. Selama ini, masyarakat seringkali merasa bahwa pejabat pemerintah terkesan sulit dijangkau dan lebih sibuk dengan formalitas daripada melayani kebutuhan masyarakat. Dengan menghilangkan kebiasaan yang terlalu protokoler, Prabowo berharap pemerintah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta menciptakan hubungan yang lebih akrab antara pemimpin dan rakyat.
Prabowo juga menyatakan bahwa instruksi ini akan diikuti dengan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa perubahan ini benar-benar diterapkan di setiap kementerian dan lembaga. Ia berharap setiap menteri memiliki komitmen untuk menjalankan pemerintahan yang sederhana, terbuka, dan benar-benar berfokus pada kepentingan masyarakat.
Menciptakan Pemerintahan yang Modern dan Efisien
Dengan adanya instruksi ini, Prabowo berkomitmen untuk menciptakan pemerintahan yang lebih modern dan efisien. Pemerintahan yang tidak lagi terjebak dalam tradisi feodal atau sikap protokoler yang kaku, tetapi yang mampu menghadirkan solusi yang nyata bagi masyarakat. Prabowo berharap bahwa pemerintahan yang baru ini akan membawa perubahan positif dalam sistem birokrasi Indonesia, di mana setiap pejabat dapat menjalankan tugas dengan lebih luwes, efektif, dan mendukung kemajuan bangsa.
Arahan Prabowo untuk meninggalkan sikap protokoler dan feodalisme ini menjadi langkah nyata untuk mendorong pemerintahan yang lebih terbuka dan inklusif. Dengan pendekatan yang lebih sederhana dan responsif, pemerintah diharapkan mampu menghadirkan perubahan yang berdampak langsung bagi rakyat, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
