sumowarna.id – Setelah tujuh tahanan berhasil kabur dari Rumah Tahanan (Rutan) Salemba, Kepala Rutan Salemba (Karutan) dinonaktifkan. Kejadian ini langsung mendapat sorotan dari berbagai pihak, khususnya Komisi XIII DPR RI, yang menilai adanya kelalaian dalam sistem pengawasan dan keamanan di rutan tersebut. Insiden ini memicu perdebatan mengenai efektivitas pengelolaan dan pengawasan di lembaga pemasyarakatan Indonesia, dan menjadi alasan utama untuk segera melakukan perbaikan dalam sistem penahanan di Indonesia.
Kasus kaburnya tujuh tahanan dari Rutan Salemba menunjukkan adanya celah dalam sistem pengamanan yang perlu segera ditangani. Komisi XIII meminta Kementerian Hukum dan HAM untuk mengevaluasi secara menyeluruh seluruh kondisi rumah tahanan di Indonesia, termasuk prosedur keamanan dan pengawasan terhadap tahanan. “Kami mendesak agar pengawasan dan sistem keamanan diperketat agar kejadian serupa tidak terulang,” ujar salah satu anggota Komisi XIII dalam rapat bersama Kementerian Hukum dan HAM.
Sebagai respons terhadap insiden ini, Kementerian Hukum dan HAM langsung mengambil tindakan dengan menonaktifkan Karutan Salemba dan membuka penyelidikan terkait penyebab kaburnya tahanan. “Kami sedang mendalami apakah pelarian ini disebabkan oleh kelalaian internal atau ada faktor lain yang mempengaruhi,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Keputusan penonaktifan ini diambil untuk memberikan efek jera dan memastikan sistem pemasyarakatan berjalan dengan baik.
Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM tengah merancang langkah-langkah baru untuk meningkatkan pengamanan di seluruh rumah tahanan di Indonesia. Salah satu langkah yang dipertimbangkan adalah pemasangan teknologi canggih, seperti kamera pengawas 24 jam yang terhubung dengan sistem pemantauan pusat, serta perbaikan prosedur pemeriksaan terhadap tahanan yang keluar dan masuk. Peningkatan kualitas pengawasan ini diharapkan dapat mencegah pelarian serupa dan meningkatkan keamanan di lingkungan rumah tahanan.
Namun, selain fokus pada peningkatan keamanan fisik, Komisi XIII juga menekankan perlunya pembenahan sistem administrasi dan pengelolaan rumah tahanan secara menyeluruh. Ke depan, diperlukan integrasi teknologi yang memudahkan pengawasan dan meningkatkan transparansi dalam sistem pemasyarakatan. Tak hanya itu, kesejahteraan petugas juga harus menjadi prioritas agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik.
Pemerintah berkomitmen untuk segera melakukan perbaikan yang diperlukan untuk mengatasi masalah ini, dan insiden ini diharapkan menjadi momentum untuk merancang kebijakan yang lebih baik dalam pengelolaan dan pengawasan rumah tahanan di Indonesia. Pembenahan yang menyeluruh diharapkan dapat memastikan bahwa kejadian serupa tidak akan terulang lagi di masa depan, serta meningkatkan sistem pemasyarakatan yang lebih aman dan efektif.
