sumowarna.id – Pemerintah Kabupaten Badung telah meluncurkan inisiatif digitalisasi anggaran sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Program ini memungkinkan masyarakat untuk memantau secara langsung penggunaan anggaran daerah melalui platform digital, yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan sekaligus memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada publik.
Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, menegaskan bahwa digitalisasi anggaran merupakan langkah konkret dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih terbuka dan akuntabel. “Dengan adanya sistem digital ini, masyarakat dapat mengakses laporan penggunaan anggaran secara langsung dan memantau setiap program yang dibiayai dari anggaran daerah. Ini akan mempermudah proses pengawasan oleh publik,” kata Giri Prasta.
Pemkab Badung telah mengembangkan aplikasi yang memungkinkan publik untuk mengakses informasi tentang alokasi dan penggunaan anggaran secara transparan. Aplikasi ini juga menyediakan laporan keuangan yang dapat diakses secara real-time, sehingga masyarakat bisa melihat bagaimana anggaran digunakan dalam setiap tahapan pembangunan dan kegiatan pemerintahan lainnya.
Langkah digitalisasi ini juga bertujuan untuk mempermudah proses perencanaan dan pelaporan anggaran. Sistem ini mengurangi birokrasi yang rumit dan mempercepat proses pengambilan keputusan terkait anggaran, sehingga program-program pembangunan dan pelayanan publik dapat terlaksana lebih efisien. Selain itu, transparansi ini diharapkan dapat mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Beberapa pengamat menilai bahwa digitalisasi anggaran yang diterapkan Pemkab Badung ini adalah contoh positif dari penerapan good governance di tingkat daerah. Penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan dianggap sebagai langkah penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
Pemkab Badung juga berharap agar masyarakat dapat memanfaatkan sistem ini untuk memberikan masukan atau melaporkan potensi penyalahgunaan anggaran. Dengan pengawasan yang lebih aktif dari masyarakat, diharapkan seluruh penggunaan anggaran akan lebih tepat sasaran dan bermanfaat maksimal bagi pembangunan daerah. Pemkab Badung berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem ini demi menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
