sumowarna.id – Yusril Ihza Mahendra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), memperoleh dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait rencana pengusulan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Laut. RUU ini akan segera diserahkan kepada Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, guna memperkuat keamanan maritim Indonesia yang selama ini masih menghadapi banyak tantangan.
Kenapa RUU Keamanan Laut Diperlukan?
Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang luas, sangat rentan terhadap berbagai ancaman yang berasal dari laut. Seiring dengan meningkatnya aktivitas illegal di perairan Indonesia, seperti pencurian ikan, penyelundupan narkoba, dan pelanggaran batas wilayah oleh kapal asing, regulasi yang ada saat ini dirasa belum cukup untuk menangani ancaman tersebut secara menyeluruh.
Yusril mengungkapkan bahwa dengan adanya RUU Keamanan Laut, Indonesia akan memiliki satu undang-undang yang mengatur berbagai aspek terkait keamanan di laut, sekaligus memperkuat koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam pengelolaan laut.
Poin-Poin Penting dalam RUU Keamanan Laut
RUU yang diusulkan ini mencakup beberapa hal utama yang dianggap sangat penting dalam menjaga keamanan laut Indonesia, yaitu:
- Koordinasi yang Lebih Baik Antara Instansi
RUU ini akan memberikan kewenangan yang lebih jelas kepada Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan memperkuat peran TNI Angkatan Laut serta kepolisian dalam pengawasan dan penegakan hukum di laut. - Penanggulangan Kejahatan Laut Secara Sistematis
Kejahatan-kejahatan yang terjadi di laut, seperti perompakan dan penyelundupan, diharapkan bisa ditanggulangi dengan cara yang lebih sistematis dan terkoordinasi melalui RUU ini. - Peningkatan Penegakan Hukum Laut
RUU ini akan memberikan dasar hukum yang lebih kuat dalam melakukan tindakan tegas terhadap pelanggar hukum di laut, sehingga memberikan efek jera terhadap para pelaku kejahatan maritim. - Kerja Sama Internasional dalam Keamanan Laut
RUU ini juga akan mengatur pentingnya kerja sama internasional, mengingat Indonesia berbatasan langsung dengan banyak negara, untuk menjaga keamanan laut secara lebih efektif.
Dukungan DPR dan Langkah Selanjutnya
Dengan mendapatkan dukungan dari DPR, Yusril akan segera membawa usulan RUU ini ke Kementerian Pertahanan dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk pembahasan lebih lanjut. Harapannya, RUU ini bisa segera dibahas dan disahkan sehingga Indonesia memiliki regulasi yang lebih komprehensif dalam menjaga kedaulatan laut dan memperkuat sistem hukum maritim.
RUU Keamanan Laut ini diharapkan dapat memberikan solusi nyata terhadap berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia di perairan laut, sekaligus memperkuat ketahanan negara dalam menghadapi ancaman global.
