sumowarna.id – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menekankan pentingnya kebijakan berbasis kesetaraan gender dalam pembangunan daerah. Dalam acara retreat bersama para kepala daerah, beliau mengingatkan bahwa kebijakan yang adil bagi perempuan dan anak dapat berkontribusi pada pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Kesetaraan Gender sebagai Pilar Pembangunan
Dalam kesempatan tersebut, Menteri PPPA menjelaskan bahwa kesetaraan gender harus menjadi bagian dari perencanaan strategis di tingkat daerah. Banyak kebijakan publik masih belum mempertimbangkan aspek gender, sehingga perempuan dan anak sering kali mengalami keterbatasan akses dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga partisipasi dalam politik.
Adapun beberapa sektor utama yang harus mendapat perhatian lebih dalam penerapan kebijakan berbasis gender meliputi:
- Pendidikan: Meningkatkan akses pendidikan bagi anak perempuan serta mencegah pernikahan dini.
- Kesehatan: Menyediakan layanan kesehatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan.
- Ekonomi: Memberikan dukungan bagi perempuan dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan kemandirian finansial.
Tantangan dalam Implementasi
Meski kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender meningkat, ada beberapa tantangan yang masih menghambat implementasinya di daerah, seperti:
- Budaya Patriarki yang Masih Mengakar
Norma sosial di beberapa daerah masih menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dalam pengambilan keputusan. - Minimnya Partisipasi Perempuan dalam Kebijakan Publik
Masih sedikit perempuan yang menduduki posisi strategis dalam pemerintahan daerah. - Terbatasnya Anggaran untuk Program Kesetaraan Gender
Banyak daerah yang belum mengalokasikan dana secara memadai untuk program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Upaya yang Perlu Dilakukan
Untuk mengatasi tantangan tersebut, Menteri PPPA menyarankan beberapa langkah strategis bagi kepala daerah:
- Mengarusutamakan perspektif gender dalam setiap kebijakan daerah.
- Memperluas partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan.
- Mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- Membangun kerja sama dengan organisasi masyarakat dan akademisi dalam perumusan kebijakan berbasis gender.
Kesimpulan
Dengan komitmen yang kuat dari kepala daerah, kebijakan berbasis kesetaraan gender dapat diimplementasikan secara lebih luas dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif hanya bisa tercapai jika hak serta akses perempuan dan anak diperhatikan dalam setiap kebijakan yang dibuat.
