sumowarna.id – Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 25 triliun per bulan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). DPR menyoroti besarnya dana tersebut dan menegaskan bahwa pengawasan ketat harus dilakukan guna mencegah potensi penyalahgunaan.
Transparansi Ditekankan demi Efektivitas Program
DPR meminta pemerintah memastikan transparansi dalam pengelolaan anggaran MBG agar tepat sasaran. Program ini bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat, terutama anak-anak, dan tidak boleh disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Salah satu langkah yang diusulkan adalah sistem pelaporan berkala serta keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan program. Dengan demikian, penggunaan dana bisa lebih terbuka dan mencegah potensi fraud.
Risiko Kecurangan dalam Program Besar
Program dengan anggaran besar rentan terhadap penyalahgunaan, seperti mark-up harga, pengadaan fiktif, atau distribusi tidak tepat sasaran. DPR menekankan perlunya pengawasan berbasis teknologi guna memantau setiap transaksi dan alur distribusi.
Selain itu, DPR meminta pemerintah memastikan pihak-pihak yang terlibat dalam program MBG memiliki integritas tinggi agar tidak terjadi kebocoran anggaran.
BPK dan KPK Diminta Aktif Mengawasi
DPR juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlibat dalam pengawasan program MBG. Audit menyeluruh harus dilakukan untuk mencegah penyimpangan dana.
Jika ditemukan indikasi penyalahgunaan, aparat penegak hukum diminta untuk bertindak tegas. Program ini bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, sehingga tidak boleh ada kompromi terhadap oknum yang berusaha mengambil keuntungan pribadi.
Komitmen Pemerintah dalam Menjalankan MBG
Pemerintah menyatakan telah menyiapkan sistem pengawasan ketat agar MBG berjalan sesuai rencana. Salah satunya adalah dengan memperketat proses verifikasi penerima manfaat dan meningkatkan transparansi distribusi.
Masyarakat diharapkan ikut mengawasi dan melaporkan jika menemukan kejanggalan dalam pelaksanaan program ini. Dengan dukungan dari berbagai pihak, MBG diharapkan mampu mencapai tujuan utamanya tanpa hambatan akibat korupsi atau penyelewengan dana.
DPR menegaskan bahwa program MBG bukan proyek biasa. Dengan anggaran sebesar Rp 25 triliun per bulan, pemerintah harus memastikan pengelolaan yang cermat agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh rakyat.
