sumowarna.id – Kebebasan berekspresi adalah salah satu pilar penting dalam sebuah negara demokratis. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, ruang kebebasan ini semakin sempit, khususnya bagi mereka yang mengkritik kebijakan pemerintah. Salah satu peristiwa yang menarik perhatian publik adalah peretasan akun media sosial seorang pengkritik kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen di Indonesia. Menanggapi hal ini, organisasi hak asasi manusia, Amnesty International, mengingatkan bahwa peristiwa tersebut menandakan adanya ancaman terhadap kebebasan berekspresi di Indonesia.
Peretasan Akun Pengkritik PPN 12 Persen
Kejadian peretasan akun media sosial ini bermula setelah individu tersebut aktif mengkritik kebijakan PPN 12 persen yang dianggap memberatkan masyarakat, terutama bagi kalangan ekonomi menengah ke bawah. Kritik-kritik yang dilontarkan tidak hanya berfokus pada kebijakan itu sendiri, tetapi juga terhadap pengelolaan pajak yang dianggap tidak adil.
Namun, alih-alih menerima diskusi terbuka, akun pengkritik ini tiba-tiba mengalami peretasan yang menyebabkan semua konten kritik dihapus, dan identitas pengkritik tersebut terganggu. Kejadian ini bukan hanya merugikan individu yang bersangkutan, tetapi juga menjadi tanda adanya pembatasan ruang untuk menyuarakan pendapat secara bebas di media sosial.
Amnesty International Menyuarakan Keprihatinan
Amnesty International, sebuah organisasi hak asasi manusia terkemuka, langsung memberikan respons terhadap peretasan ini. Mereka menyatakan bahwa serangan terhadap kebebasan berekspresi melalui peretasan akun media sosial merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Amnesty menekankan bahwa peristiwa ini menambah daftar panjang serangan terhadap kebebasan berbicara yang terjadi di Indonesia, yang semakin mempersempit ruang untuk diskusi publik yang sehat.
Amnesty juga menyoroti bahwa selain ancaman peretasan, semakin banyak laporan tentang intimidasi terhadap individu atau kelompok yang mengkritik kebijakan pemerintah, baik itu melalui media sosial atau saluran lainnya. Dengan kata lain, mereka yang berani berbicara tentang kebijakan yang tidak populer semakin menghadapi risiko yang lebih besar.
Implikasi Bagi Demokrasi dan Kebebasan Berpendapat
Kebebasan berpendapat adalah hak dasar yang dijamin oleh konstitusi Indonesia. Namun, dengan adanya serangan terhadap individu yang mengkritik kebijakan publik, maka semakin jelas bahwa ruang kebebasan berekspresi di Indonesia semakin tergerus. Jika kebijakan atau kritik terhadap kebijakan dianggap sebagai ancaman, maka akan semakin sedikit orang yang berani menyuarakan pendapat mereka.
Selain itu, pembatasan terhadap kebebasan berekspresi ini juga berisiko menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Masyarakat mungkin merasa bahwa kritik mereka tidak dihargai, bahkan dianggap sebagai ancaman yang perlu diatasi dengan cara-cara yang tidak demokratis. Ini dapat menyebabkan penurunan partisipasi masyarakat dalam proses politik dan pemerintahan, yang pada akhirnya merugikan kualitas demokrasi itu sendiri.
Mengapa Peretasan Ini Bisa Terjadi?
Salah satu alasan mengapa peretasan terhadap pengkritik kebijakan dapat terjadi adalah ketidakmampuan atau ketidakmauan pihak berwenang untuk menangani kritik dengan cara yang konstruktif. Alih-alih merespons kritik dengan dialog dan perubahan kebijakan, pihak-pihak tertentu lebih memilih untuk menekan suara-suara yang tidak sejalan dengan kepentingan mereka.
Selain itu, ada juga kemungkinan bahwa peretasan ini dilakukan oleh individu atau kelompok yang mendukung kebijakan pemerintah dan ingin membungkam kritik. Dalam era digital yang serba terhubung ini, akun media sosial menjadi saluran penting untuk menyuarakan pendapat. Oleh karena itu, mengendalikan atau meretas akun-akun yang mengkritik kebijakan menjadi salah satu cara yang dianggap efektif untuk mengurangi pengaruh kritik tersebut.
Apa Langkah Selanjutnya?
Penting bagi pemerintah Indonesia untuk mendengarkan kritik yang disuarakan oleh masyarakat, terutama terkait dengan kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari. Kritik adalah bagian dari proses demokrasi yang sehat dan dapat membantu memperbaiki kebijakan agar lebih adil dan merata.
Selain itu, pemerintah juga perlu menjamin perlindungan terhadap kebebasan berekspresi, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Untuk itu, penting untuk menegakkan hukum yang melindungi hak asasi manusia, termasuk kebebasan berbicara, dan memastikan bahwa pelanggaran terhadap hak-hak ini tidak dibiarkan begitu saja.
Di sisi lain, masyarakat juga perlu terus mendukung kebebasan berpendapat dan berbicara, serta melawan segala bentuk penindasan terhadap mereka yang berani mengungkapkan kritik. Jika kebebasan berekspresi dilindungi, maka masyarakat akan lebih terlibat dalam proses demokrasi, dan kebijakan yang dihasilkan akan lebih mencerminkan kepentingan rakyat banyak.
Kesimpulan
Peretasan akun pengkritik PPN 12 persen menjadi sebuah simbol dari semakin sempitnya ruang kebebasan berekspresi di Indonesia. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kebebasan berbicara yang seharusnya dijamin dalam sebuah negara demokratis semakin terancam. Oleh karena itu, sudah saatnya bagi pemerintah untuk bertindak tegas dalam melindungi hak asasi manusia, khususnya kebebasan berekspresi. Selain itu, masyarakat harus terus memperjuangkan kebebasan berpendapat agar demokrasi Indonesia tetap berjalan dengan sehat dan inklusif.
