sumowarna.id – Pada akhir 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) membuat keputusan besar dengan menghapuskan presidential threshold (PT) yang selama ini menjadi ambang batas pencalonan presiden dalam Pemilu di Indonesia. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, terutama politisi dan pengamat hukum yang sudah terbiasa dengan sistem ambang batas yang ada. Namun, keputusan tersebut bukan tanpa alasan, dan di baliknya terdapat sejumlah pertimbangan yang dianggap penting bagi perkembangan demokrasi Indonesia. Dalam artikel ini, kita akan membahas alasan mengapa hakim MK memutuskan untuk menghapus presidential threshold dan dampaknya terhadap sistem politik Indonesia.
Apa Itu Presidential Threshold?
Sebelum membahas lebih lanjut, penting untuk memahami terlebih dahulu apa itu presidential threshold. Presidential threshold adalah ambang batas perolehan suara yang harus dipenuhi oleh partai politik atau gabungan partai politik agar dapat mengusung calon presiden dalam Pemilu. Angka ini ditetapkan pada 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa hanya partai politik besar yang dapat mencalonkan presiden.
Namun, sistem ini mendapat banyak kritik, terutama terkait dengan keterbatasan akses bagi partai-partai kecil dan calon independen yang memiliki potensi untuk berkompetisi dalam Pemilu.
Alasan Hakim MK Menghapus Presidential Threshold
Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk menghapus presidential threshold berdasarkan pada beberapa pertimbangan penting yang berfokus pada penguatan demokrasi di Indonesia. Berikut adalah beberapa alasan utama yang menjadi dasar keputusan tersebut:
1. Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat
Salah satu alasan utama di balik penghapusan presidential threshold adalah untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Dengan menghilangkan ambang batas, lebih banyak calon presiden dari berbagai partai politik atau bahkan calon independen dapat maju dalam Pemilu. Hal ini membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang mereka anggap layak, tanpa dibatasi oleh aturan yang mempersulit partai-partai kecil atau calon independen.
Sebagai contoh, banyak pihak merasa bahwa sistem presidential threshold yang tinggi membuat calon presiden yang berasal dari partai-partai kecil kesulitan untuk maju, padahal mereka mungkin memiliki visi dan misi yang relevan dengan kebutuhan rakyat.
2. Mendorong Keterwakilan yang Lebih Luas
Penghapusan presidential threshold juga diharapkan dapat mendorong keterwakilan yang lebih luas dalam Pemilu. Dengan menghilangkan ambang batas, lebih banyak suara dari masyarakat yang dapat tercermin dalam proses pemilihan presiden. Sebelumnya, hanya partai-partai besar yang dapat mencalonkan presiden, yang membuat suara-suara dari kelompok tertentu, terutama mereka yang berada di luar kekuatan politik utama, seringkali terabaikan.
Keputusan ini diambil dengan harapan bahwa sistem pemilu yang lebih inklusif akan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, dengan memberikan ruang lebih bagi berbagai kelompok politik untuk bersaing.
3. Memperkuat Demokrasi dan Mengurangi Polarisasi
Penghapusan presidential threshold juga dilihat sebagai langkah untuk memperkuat demokrasi dan mengurangi polarisasi yang terjadi dalam politik Indonesia. Dengan adanya ambang batas yang tinggi, hanya ada sedikit calon presiden yang bisa maju, yang dapat memicu perpecahan antara kubu-kubu besar yang bersaing. Hal ini bisa memperburuk polarisasi politik yang sudah cukup tajam di Indonesia.
Dengan menghilangkan PT, lebih banyak calon yang dapat berkompetisi secara sehat, sehingga masyarakat memiliki lebih banyak pilihan. Ini bisa mengurangi ketegangan politik dan mempromosikan keberagaman dalam pilihan politik, yang pada akhirnya memperkuat demokrasi Indonesia.
4. Meningkatkan Kualitas Pemilihan Umum
Dengan adanya lebih banyak calon yang berkompetisi, kualitas pemilihan umum diharapkan dapat meningkat. Masyarakat dapat lebih mudah membandingkan berbagai visi dan program kerja calon presiden yang ada. Selain itu, penghapusan PT juga dapat mendorong partai-partai politik untuk lebih serius dalam menyiapkan calon-calon presiden yang berkualitas, karena mereka harus bisa mendapatkan dukungan yang luas dari masyarakat untuk memenangkan Pemilu.
Sistem yang lebih terbuka ini memberikan kesempatan bagi calon yang mungkin tidak memiliki dukungan politik besar untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas demokrasi.
Dampak Penghapusan Presidential Threshold terhadap Politik Indonesia
Penghapusan presidential threshold membawa dampak besar terhadap sistem politik Indonesia. Salah satu dampaknya adalah meningkatnya dinamika dalam pencalonan presiden, di mana partai-partai kecil dan calon independen memiliki peluang lebih besar untuk bersaing. Hal ini dapat membuka jalan bagi munculnya calon-calon presiden yang lebih beragam, dengan latar belakang yang lebih bervariasi.
Namun, perubahan ini juga menimbulkan tantangan, terutama dalam hal stabilitas politik. Dengan lebih banyak calon yang berkompetisi, kemungkinan besar akan terjadi fragmentasi politik yang lebih besar, yang bisa mempengaruhi hasil Pemilu. Meskipun demikian, penghapusan presidential threshold diharapkan dapat menghasilkan Pemilu yang lebih demokratis, dengan memberi ruang bagi lebih banyak suara untuk didengar.
Kesimpulan: Langkah Positif atau Sebuah Risiko?
Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk menghapus presidential threshold bisa dilihat sebagai langkah positif dalam upaya memperkuat demokrasi di Indonesia. Dengan menghilangkan ambang batas, lebih banyak calon presiden dapat maju, yang pada gilirannya dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan mendorong keterwakilan yang lebih luas.
Namun, seperti halnya dengan setiap perubahan besar dalam sistem politik, keputusan ini juga membawa tantangan tersendiri. Keberhasilan penghapusan PT akan sangat bergantung pada bagaimana para pemangku kepentingan dapat mengelola dinamika politik yang muncul dan memastikan bahwa perubahan ini tidak mengarah pada ketidakstabilan politik.
